Legitimasi Islam terhadap Yahudi Madinah bukan dibangun lewat kekuatan militer semata, melainkan melalui keadilan hukum dan kesepakatan bersama yang dirintis oleh Nabi Muhammad ﷺ sejak awal hijrah ke Madinah. Persoalan antara umat Islam dan Yahudi Madinah bukanlah sekadar konflik biasa yang bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan politik atau kekuatan militer. Saat itu, kaum Yahudi telah membangun posisi yang kuat baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Mereka bahkan menjalin aliansi dengan kaum musyrik Quraisy dan golongan munafik yang menyusup ke dalam barisan masyarakat Madinah.
Ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya menemukan tempat perlindungan dari penindasan di Mekkah, tetapi juga menghadapi tatanan sosial baru yang kompleks. Kaum Muslimin saat itu masih dalam fase awal membangun kekuatan, sementara Yahudi Madinah telah lama mengakar dan memiliki pengaruh luas di berbagai bidang.
Menghadapi realitas ini, Rasulullah ﷺ tidak tergesa-gesa mengandalkan kekuatan militer. Beliau memilih pendekatan yang lebih mendasar: membangun legitimasi hukum dan moral. Ini adalah fondasi penting dalam menegakkan keadilan dan menciptakan stabilitas jangka panjang. Tanpa legitimasi dari masyarakat, sekuat apa pun kekuatan politik atau senjata tidak akan menghasilkan dukungan yang kokoh.
Sebagai langkah strategis, Rasulullah ﷺ menyusun Piagam Madinah sebuah dokumen perjanjian sosial-politik yang menyatukan beragam kelompok etnis dan agama dalam satu kerangka kebangsaan. Piagam ini bisa disebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Di dalamnya, ditegaskan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, serta pengakuan terhadap kepemimpinan Rasulullah ﷺ sebagai kepala negara.
Langkah ini bukan hanya membangun harmoni antar kelompok, tetapi juga mengukuhkan otoritas Rasulullah ﷺ secara sah di mata publik. Inilah dasar yang membuat umat Islam memiliki pijakan kuat dalam menghadapi konflik, termasuk pengkhianatan yang kelak dilakukan oleh sebagian kelompok Yahudi di Madinah.
Dalam Piagam Madinah, seluruh komunitas termasuk kaum Yahudi diakui sebagai bagian dari masyarakat Madinah. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya, namun dalam waktu yang sama, semua pihak juga harus tunduk pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Salah satu poin penting dalam piagam ini adalah kewajiban untuk membela Madinah secara kolektif jika ada serangan dari luar.
Baca Juga : Permusuhan Abu Jahal dan Nabi Muhammad ﷺ: Pelajaran dari Sejarah Islam
Namun, tidak semua pihak memegang komitmen tersebut. Sebagian kelompok Yahudi kemudian melanggar perjanjian yang telah disepakati. Mereka bukan hanya menarik diri dari solidaritas sosial, tetapi juga menjalin aliansi rahasia dengan musuh Islam, serta merancang konspirasi terhadap nyawa Rasulullah ﷺ.
Dalam situasi ini, tindakan tegas yang diambil oleh Rasulullah ﷺ bukanlah cerminan kebencian antaragama, melainkan respons atas pelanggaran nyata terhadap kontrak sosial yang telah disepakati bersama. Ini penting ditekankan, bahwa Islam menempatkan hukum dan keadilan di atas emosi dan fanatisme.
Keputusan Rasulullah ﷺ berdasar pada legitimasi hukum dan moral yang telah dibangun sejak awal. Inilah yang menjadikan kepemimpinan beliau kuat dan visioner. Islam tidak mengandalkan kekuatan senjata semata, tetapi lebih menekankan pada keadilan, komitmen terhadap perjanjian, dan kepemimpinan yang berbasis prinsip.
Dengan pendekatan ini, Rasulullah ﷺ membuktikan bahwa dakwah dan kepemimpinan Islam mampu berdiri tegak di atas kepercayaan publik dan legitimasi sosial-politik, bukan karena paksaan atau dominasi sepihak. Ini adalah pelajaran penting bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana Islam membangun peradaban dari dasar yang rasional dan adil.
Rasulullah ﷺ tidak memilih jalan kekerasan, meski punya kekuatan untuk itu. Ketika ketegangan memuncak, beliau justru mengedepankan jalan hukum, keadilan, dan prinsip kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan hanya seorang pemimpin spiritual atau panglima perang, tapi seorang pembangun peradaban yang meletakkan fondasi masyarakat berdasarkan kontrak sosial dan nilai-nilai universal.
Sikap beliau dalam menghadapi Yahudi Madinah menjadi teladan sepanjang zaman bahwa legitimasi tidak dibangun dengan senjata, tapi dengan kepercayaan, keadilan, dan komitmen terhadap prinsip hidup bersama.
